Negosiasi PBB untuk memutuskan nasib lautan dimulai

Negosiasi PBB untuk memutuskan nasib lautan dimulai

Nasib Lautan : Negosiasi terakhir untuk Perjanjian Laut Global dimulai hari ini dan berlangsung hingga 26 Agustus di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil pertemuan akan menentukan nasib lautan untuk generasi yang akan datang. 49 negara telah berkomitmen untuk mewujudkan Perjanjian yang ambisius pada tahun 2022 . Komitmen ini sekarang harus menjadi kenyataan.

Laura Meller dari kampanye Protect the Oceans dari Greenpeace mengatakan dari New York [1]:

“Negosiasi ini adalah kesempatan sekali dalam satu generasi untuk melindungi bagian biru dari planet biru kita. Lautan menopang semua kehidupan di Bumi tetapi terlalu lama, kita telah mengabaikannya. Delegasi harus menyelesaikan Perjanjian yang kuat Agustus ini. Perjanjian yang lemah, atau penundaan lebih lanjut, akan mempertahankan status quo yang rusak yang telah mendorong lautan ke dalam krisis.”

Awa Traore dari Greenpeace Afrika mengatakan dari New York [2]:

Pemerintah telah membahas Perjanjian selama dua dekade. Pada saat itu, lautan telah kehilangan begitu banyak dan komunitas yang bergantung pada sumber daya laut sedang berjuang. Di sini, di Afrika Barat, kita telah melihat stok ikan terkuras habis oleh kapal penangkap ikan industri, sering kali dari Eropa, dan ini sudah merusak mata pencaharian dan ketahanan pangan di seluruh kawasan. Penundaan lebih lanjut akan menjadi tamparan bagi semua orang yang menaruh kepercayaan pada para pemimpin politik yang menepati janji mereka. Delegasi harus menindaklanjuti komitmen pemerintah mereka, dan menyelesaikan Perjanjian Laut Global yang ambisius sekarang.”

Jika Perjanjian Laut Global yang kuat tidak di selesaikan di New York, pada dasarnya tidak mungkin untuk memberikan 30×30 – setidaknya 30% dari lautan yang di lindungi pada tahun 2030. Para ilmuwan mengatakan ini adalah minimum absolut yang di perlukan untuk memberikan ruang bagi lautan untuk pulih.

Agar dapat di anggap berhasil, pertemuan tersebut harus menghasilkan Perjanjian yang:

  • Menetapkan sebagai tujuan utama pembentukan jaringan global Kawasan Konservasi Laut.
  • Mengizinkan negara, melalui Konferensi Para Pihak (COP), untuk mendirikan suaka laut, bebas dari kegiatan yang merusak seperti penangkapan ikan dan penambangan laut dalam.
  • Mengizinkan COP membuat keputusan melalui pemungutan suara ketika konsensus tidak memungkinkan.
  • Mendefinisikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) untuk memungkinkan terciptanya kawasan yang sepenuhnya dan sangat di lindungi, yang paling hemat biaya.
  • Memungkinkan COP untuk memutuskan apakah kegiatan seperti penangkapan ikan di perbolehkan atau di larang di KKP, tanpa tunduk pada badan yang ada.
  • Mengizinkan COP untuk mengambil tindakan sementara atau darurat untuk melindungi kawasan sambil menunggu pembentukan KKL.

Dalam dua dekade sejak Perjanjian pertama kali di bahas, lebih dari seratus spesies laut telah menjadi sangat terancam punah. Tekanan penangkapan ikan industri juga sekarang mencakup setidaknya 55% dari lautan global dan krisis iklim terus merusak kemampuan lautan untuk mengatur iklim dan suhu planet kita .

Perundingan